Selasa, 27 Oktober 2009


JAKARTA - Aceh masih menjadi titik fokus perhatian negara donor yang tergabung dalam Komisi Eropa dan Amerika Serikat. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran 17 duta besar dan perwakilan donor dalam acara informal metting dengan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Senin (26/10) siang di Jakarta. Pertemuan itu antara lain mendiskusikan kelanjutan pembangunan Aceh dan perubahan kebijakan rekonstruksi pascatsunami dan konflik.

“Kita tentu menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan dunia internasional kepada Aceh. Sebab bagimanapun Aceh masih membutuhkan banyak bantuan dalam rangka membangun kembali Aceh dengan lebih baik,” ujar Gubernur Irwandi Yusuf .

Aceh pasca tsunami setidaknya masih membutuhkan bantuan Rp 14 triliun lagi selama tiga tahun. Tahun 2010 diharapkan dapat cair Rp 1,2 triliun. Hanya saja, kata Gubernur Irwandi, selama ini dana-dana bantuan tersebut agak tersendat sampai ke Aceh karena terhambat birokrasi anggaran karena harus masuk terlebih dahulu melalui APBN. “Kalau dapat langsung dialokasikan ke Aceh, itu akan sangat membantu percepatan pembangunan,” kata Irwandi.

Menurut Irwandi Yusuf, Pemerintah Aceh di bawah pengarahan Bappenas sedang menyiapkan draf kerangka aksi dan dasar kebijakan untuk melanjutkan percepatan pembangunan Aceh 2010-2012. Program-program tersebut akan difokuskan pada beberapa hal meliputi; penuntasan rekonstruksi yang belum selesai; merawat dan mengoperasikan asset yang telah dibangun; memfungsikan aset; Meningkatkan kapasitas pelayanan publik; Mensinergikan program percepatan pembangunan.

Pertemuan itu juga mengevaluasi capaian-capaian pembangunan Aceh, termasuk pembangunan demokrasi. “Banyak hal yang sudah dicapai. Demokrasi dan perdamaian berjalan bagus. Butir-butir MoU Helsinki dapat dijalankan secara bertahap,” jelas Irwandi yang hadir didampingi Asisten II Bidang Pembangunan Pemerintah Aceh Ir Said Mustafa, Ketua Badan Kelanjutan Rekonstruksi Aceh (BKRA), Ir Iskandar dan lain-lain.

Duta besar dan perwakilan negara donor yang hadir meliputi, Mr Dr Nikolaos van Dam, (Dubes Belanda), Mr Joachim von Amsberg (Direktur World Bank), Ms Patricia Mc Cullagh (pimpinan CIDA), Ms Mette Kottman on behalf of Mr Eivind S. Homme (Norwegia), Mr Martin Alan Hatfull (Dubes Inggris), Mr Kenny Dick (pimpinan DFID, DFID), Mr Carsten Aagesen on behalf of Mr Borge Petersen, Deputy Head of Mission Government of Royal Danish (Denmark).

Ms Ewa Polano (Dubes Sweden), Mr Hanko von Knobelsdorff on behalf of Mr. Hans-Joerg Brunner (German-Indonesian Development Cooperation Coordinator), Mr Julian Wilson (Komisi Eropa), Mr Cameron R. Hume (Dubes AS), Mr Pieter M Smidt (Asian Development Bank-ADB), Mr Mackenzie Clugston (Dubes Kanada), Mr Christiaan Tanghe (Dubes Belgia), Mr. Antti Koistinen (Dubes Finlandia), Mr. Phillip Gibson (Dubes New Zealand), dan Mr Walter North (Direktur USAID).

Ketua Pelaksana Harian BKRA, Ir Iskandar menyebutkan pertemuan yang berlangsung kondusif itu membuahkan berbagai kesepakatan yang sangat penting untuk kelanjutan pembangunan Aceh. “Perhatian Komisi Eropa dan Amerika sangat tinggi. Dunia sangat sungguh-sungguh ingin membantu Aceh,” sebut Iskandar.

Qanun Jinayat
Selain membincangkan tentang kelanjutan program pembangunan Aceh, peserta pertemuan juga sempat mempertanyakan tentang kontroversi Qanun Jinayat dan hasil Pemilihan Umum 2009. Khusus mengenai Qanun Jinayat yang sampai sekarang belum mendapat persetujuan eksekutif, menurut Gubernur karena qanun tersebut masih harus didiskusikan terhadap pasal-pasal yang saling bertentangan. “Masih perlu banyak penyempurnaan. Itulah sebabnya eksekutif belum menyetujuinya,” jawab Irwandi diplomatis.

0 komentar:

Poskan Komentar