Rabu, 16 September 2009

JAKARTA - Rancangan Undangan-Undang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disahkan sebagai Undang-Undang (UU) dalam rapat pleno DPR RI, Selasa (15/9) di Senayan, Jakarta. Anggota DPR RI asal Aceh, Zainal Abidin Hussein mengaku lega, karena status Sabang sebagai pelabuhan bebas dan kawasan perdagangan bebas tetap dipertahankan.

“Ini sebuah perjuangan panjang. Kita pantas bersyukur, karena akhirnya status pelabuhan bebas Sabang tetap seperti sediakala,” ujar Zainal menjawab Serambi seusai mengikuti sidang paripurna. Sehari sebelumnya, saat membacakan pandangan umum fraksi PBR dalam pandangan umum mini fraksi, Senin (14/9) malam, Zainal Abidin Hussein secara khusus menyampaikan terimakasih dan penghargaan rakyat Aceh kepada Pemerintah dan DPR yang tetap mempertahankan status pelabuhan bebas dan kawasan perdagangan bebas Sabang.

“Saya sebagai wakil rakyat Aceh menyampikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah dan DPR. Bahwa kita telah menempatkan aspirasi rakyat Aceh sebagai sesuatu yang utama,” ujar Zainal. Rapat pandangan umum mini fraksi tersebut dihadiri Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalata, Menteri Perindustrian, Fahmi Idris, dan Menteri Perdagangan, Marie E Pangestu.

Zainal sebelumnya sempat cemas ketika membaca draft RUU KEK yang diajukan Pemerintah, berisi tentang pencabutan status pelabuhan bebas Sabang dan kawasan perdagangan bebas Sabang menyusul diundangkannya RUU KEK. “Sebagai wakil rakyat Aceh, saya tentu tidak setuju dengan usulan pencabutan status Sabang tersebut. Itu sebuah penghinaan yang dapat melukai hati rakyat Aceh. Nanti Pemerintah pasti akan dituding lagi dan dianggap tak pernah jujur terhadap Aceh,” katanya mengenangkan awal pertama pembahasan RUU KEK.

Pada mulanya, hanya Fraksi PBR dan Fraksi PKS di Pansus RUU KEK yang menolak pencabutan satus pelabuhan bebas Sabang. Delapan fraksi lainnya menyatakan setuju dengan usulan Pemerintah mencabut status Sabang. Zainal kemudian menginformasikan hal itu kepada Serambi dan mendapat dukungan besar dari masyarakat dan Pemerintah Aceh. Gubernur Irwandi Yusuf kemudian menyurati Presiden dan kalangan terkait di Jakarta. Mengingatkan amanah UU Pemerintahan Aceh bahwa harus ada persetujuan dari Gubernur dan DPR Aceh apabila ada kebijakan khusus menyangkut Aceh. Sejak itu, secara bergelombang delegasi Aceh hadir ke Jakarta. Bertemu dengan fraksi-fraksi di DPR dan jajaran Pemerintah.

Usaha itu akhirnya membuahkan hasil. Fraksi-fraksi di DPR mengubah haluan, mendukung keberadaan Sabang sebagai palebuhan bebas dan kawasan perdagangan bebas. Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR/DPD RI asal Aceh ikut memainkan peran melalui fraksi masing-masing. “Saya katakan di Panja, bahwa Aceh memang khusus, dan perlakuannya juga khusus. Di Indonesia hanya Aceh dan Papua yang punya undang-undang sendiri. Karena itu daerah khusus,” kata Zainal meyakinkan forum Panja.

Ketua Forbes, Ahmad Farhan Hamid, memberi apresiasi yang tinggi terhadap kegigihan Zainal dalam rapat-rapat Pansus dan Panja. “Saya kira ini bagian dari tugas Pak Zainal yang berakhir sukses,” puji Farhan Hamid. Zainal sendiri menyebut perjuangannya di Pansus RUU KEK sebagai perjuangan terakhir untuk Aceh menyusul berakhirnya keanggotaannya di DPR periode 2004-2009. “Sekarang saya benar-benar lega, bisa meninggalkan gedung wakil rakyat dengan kepala tegak,” ujar Zainal sedikit bertamsil. Ia berencana kembali ke masyarakat, menekuni politik dan dunia usaha. sumber Serambi

0 komentar:

Poskan Komentar